About Me

Foto saya
Malang, East Java, Indonesia

Rabu, 09 Maret 2011

Koalisi Pemerintah dan DPR


Hari – hari ini kita diperlihatkan oleh komunikasi yang sulit antara anggota DPR tentang pemberantarasan mafia pajak. Seolah –olah betapa sulit mencapai kata sepakat dengan musyawarah mufakat (sifat dari demokrasi itu sendiri), dan juga di tunjukkan sekali lagi bahwa anak-anak bangsa ini memang tidak pernah bersatu dalam menentukan arah bangsa ke depan. DPR yang notabene adalah perwakilan rakyat yang di pilih melalui partai – partai yang ikut pemilu seolah-olah membawa kepentingan partainya bukan membawa kepentingan rakyat untuk dibicarakan dalam berbagai forum untuk kepentingan bangsa. Terlihat sangat jelas bahwa anak bangsa ini tidak pernah berkonsentrasi dengan jelas sehubungan dengan pekerjaannya. Sehingga kadang-kadang bangsa ini ketinggalan waktu-waktu emas ketika seharusnya bisa bangkit dan mengurus rakyat yang banyak ini lebih serius (mengentaskan kemiskinan,memberantas korupsi dan lain sebagainya) ketimbang hanya memperhatikan masalah-masalah politik yang tidak pernah bisa berhenti untuk dibicarakan. Satu hal yang membuat bangsa ini ketinggalan dalam hal pembangunan adalah faktor politik yang begitu kuat pengaruhnya dalam setiap proses pembangunan, dimana pembangunan yang bersentuhan langsung dengan rakyat akan bisa batal jika tidak ada kompromi politik, satu hal yang aneh karena memang tidak ada negara di dunia yang menghalang-halangi pembangunan dengan intrik politik (mungkin karena politik pun bermain proyek sehingga

pembangunan dan politik mata pisau yang tidak pernah dipisahkan).
Undang-undang yang ada tentang politik tidak ada yang mengatur secara detail tentang koalisi dan oposisi karena sistem yang dianut adalah presidensial. Sehingga sangat membingungkan ketika semua orang berbicara masalah oposisi dan koalisi. Tidak ada yang mengatur tapi semuanya seakan-akan sepakat untuk melaksanakan suatu hal yang tidak pernah diatur dalam undang-undang atau dalam sebuah peraturan negara. Ya inilah sebuah hal yang antiklimaks ketika berusaha menjadi sebuah negara yang taat aturan yang sudah di tulis dan di putuskan tapi tanpa ada sebuah hal ilmiah kemudian melaksanakan sebuah aturan yang tidak tertulis. Seharusnya DPR mulai sekarang membuat undang-undang yang mengatur koalisi dan oposisi biar menjadi jelas dalam arah pembangunan bangsa ke depan. Koalisi yang selama ini dikembangkan di negara ini tidak begitu jelas dan merusak tatanan organisasi negara sehingga pengaruhnya sangat luar biasa ke rakyat karena tidak ada faktor-faktor yang menguntungkan buat rakyat. Kalau negara maju seperti Amerika ribut ketika harus memutuskan tentang asuransi kesehatan untuk rakyat, artinya sangat jelas di ributkan adalah urusan yang menyentuh rakyat langsung. Tapi negara ini terus dengan agenda-agenda yang tidak jelas kepentingannya untuk rakyat secara langsung, selalu masalah yang tidak subtantif. Selalu yang diributkan adalah masalah yang di akibatkan oleh kasus-kasus korupsi. Harusnya korupsi disikapi dengan kompak antara legislatif dan eksekutif dengan membuat peraturan tentang hukuman mati atau seumur hidup bagi pelaku korupsi (jelas langsung menyentuh pada akar pokok masalahnya).
DPR dan Pemerintah sekarang harus memikirkan satu hal yang penting tentang tata cara dimana kepentingan partai tidak langsung bisa mempengaruhi kepentingan pemerintah atau negara. Harus dipisahkan ketika seseorang sudah menduduki jabatan di eksekutif ataupun jabatan di legislatif, artinya biarkan semuanya berjalan sesuai koridor yang berlaku tidak boleh sebuah keputusan hanya di campuri oleh kebijakan partai. Harus diperjelas agar seseorang yang menduduki jabatan benar-benar efektif untuk berfikir tentang rakyat, tentang solusi untuk mengatasi masalah rakyat, dan itu bisa dibuktikan dengan pembangunan-pembangunan yang berkelanjutan. Jadi seseorang yang diangkat dalam pemerintahan ataupun sudah terpilih dalam legislatif harus benar-benar bisa melepaskan sebagai orang partai atau melepaskan atribut partai ( ada code of conduct), dan berkonsentasi penuh tentang bagaimana dia bertugas untuk berfikir tentang legislatif yang bisa berguna untuk kepentingan rakyat banyak.
Jadi adalah hal yang belum terlambat untuk memutuskan sebuah hal yang penting untuk kepentingan rakyat banyak. Agar semua hal menjadi sebuah sejarah yang berguna untuk anak cucu kita, dan tertulis tentang sebuah perkembangan yang luar biasa tentang pembangunan bangsa. Belum terlambat untuk menentukan sebuah hal yang subtantif dan menyentuh langsung kepentingan rakyat banyak, dan yang tersaji dalam media benar-benar sebuah berita yang langsung bersentuhan antara pemerintah dan rakyat, antara wakil rakyat (DPR) dengan yang diwakilinya. Jangan membahas sebuah hal yang tidak penting menjadi penting dan mengabaikan yang seharusnya penting menjadi tidak penting. Koaliasi ataupun oposisi akan selalu berbicara tentang kepentingan negara dana bangsa bukan kepentingan partai. Artinya cara berfikirnya jauh ke depan dan selalu ke depan dan membuat negara ini bisa menjadi macan ekonomi dunia dimana penduduknya pun juga seindah pertumbuhan ekonomi negara. Rakyatnya tidak ada yang miskin karena koalisi dan oposisi di negeri ini benar-benar mengurusinya. Karena sebenarnya segala perselisihan itu tidak akan pernah berhenti jika semuanya tetap pada pendiriannya masing-masing.