Saran Rakyat
Lonjakan konsumsi bahan bakar minyak bagi kendaraan semakin tahun semakin meningkat,seiring perkembangan ekonomi dan juga jumlah penduduk yang semakin banyak. Hal ini tentu merepotkan pemerintah dari segi anggaran, dimana subsidi BBM akan semakin meningkat dari tahun ke tahun yang seharusnya dikurangi untuk anggaran pembangunan yang lain. Pemerintah secara serius sedang mengkaji banyak opsi untuk membatasi dan mengurangi subsidi BBM. Banyak saran yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah tentang hal penurunan subsidi BBM, tetapi banyak saran juga yang kurang diminati oleh pemerintah. Banyak faktor yang melatar belakangi itu semua, salah satunya pemerintah hanya melihat dari laporan konsumsi dan perkiraan pemakaian BBM oleh masyarakat pengguna kendaraan ataupun masyarakat industri artinya penentuan skema hanya didasarkan oleh kajian laporan bukan dari kajian yang mendalam yang bersifat penelitian nyata dan lengkap. Artinya penentuan untuk sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan masyarakat harus selalu dipertimbangkan dengan akal sehat tidak boleh melibatkan pihak manapun, dengan kepentingan apapun dan selalu orisinil bahwa keputusan yang terbaik adalah kepentingan seluruh rakyat yang tidak membedakan golongan-golongan sosial. Karena di dalam undang-undang dasar bahwa pengelolaan sumber daya alam seluruhnya untuk digunakan sebesar-besar untuk masyarakat Indonesia, dengan begitu pembatasan konsumsi BBM seharusnya mengena kepada apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak, kalau memang semua setuju digunakan untuk membatasi kendaraan bermotor maka pemerintah harus serius untuk mengembangkan moda transportasi secara massal yang baik dan nyaman bagi masyarakat luas secara merata. Alih-alih serius kadang-kadang pembangunan transportasi menimbulkan efek seseorang yang terlibat didalamnya mengambil keuntungan alias korupsi sehingga pembangunan tidak berjalan dengan baik sehingga proyek transportasi massal tidak pernah jadi dan tidak pernah tuntas. Akhirnya penurunan konsumsi BBM tidak akan pernah terjadi karena setiap tingkatan masyarakat tidak sadar akan kepentingan bersama karena diawali oleh ketidakpercayaan pembangunan moda transportasi massal yang tidak pernah selesai.
Skema Pembatasan
Pemerintah melalui menteri mengeluarkan opsi yang secara terus menerus dikaji adalah membatasi mobil keluaran diatas tahun 2005 untuk konsumsi premium dan diharuskan menggunakan pertamax, dikarenakan bahwa asumsi masyarakat yang mempunyai mobil itu baik yang kredit maupun yang cash dianggap mampu untuk membeli premium. Sebuah logika yang sering menganalogikan bahwa orang-orang Indonesia kaya dan mampu. Padahal rata-rata masyarakat membeli mobil keluaran baru dengan asumsi bahwa mobil itu irit dan nyaman dengan hanya menggunakan premium atau solar saja. Untuk bahan bakar pertamax atau diatasnya pasti tidak akan dikunjungi karena memang harganya mahal, buktinya boleh dilihat pos pengisian BBM yang menyediakan dengan harga yang tinggi pasti sepi (bisa dilhat dikota-kota besar). Inilah yang harus diwaspadai bahwa seharusnya tidak ada kepentingan apapun untuk membuat sebuah keputusan yang penting bagi masyarakat secara luas,artinya tidak boleh keputusan itu menguntungkan bagi orang yang bisnis dan bisa memberikan keuntungan bagi yang membuat undang-undang dan malah membuat masyarakat dibawah menjadi susah merata dan membawa dampak secara berantai sehingga menimbulkan shock sosial yang berkepanjangan dan tidak pernah akan bisa diselesaikan. Pembatasan pembelian BBM seharusnya melibatkan seluruh elemen untuk bisa memikirkan sehingga keputusan itu akan efektif dilakukan bersama-sam oleh rakyat, artinya tidak boleh dilempar ke publik yang hanya diwakili oleh para akademisi (kampus),seharusnya bisa diperlebar kepada asosiasi pengusaha manufaktur ataupun angkutan, kemudian lebih mendalam lagi bisa roadshow di radio yang bisa ditanggapi oleh masyarakat umum, masyarakat dari sabang sampai merauke dari pedesaan hingga perkotaan. Kenapa hal ini perlu dilakukan karena pengguna bahan bakar ini bervariasi sekali jumlahnya dari desa ke kota dari sabang sampai merauke, sehingga jika ada gejolak maka yang merasakan adalah seluruh rakyat. Karena memang masyarakat kita sudah sangat kritis sehingga pemerintah bisa memanfaatkan hal ini. Pada waktu pemberlakuan aturan ini semua bisa melaksanakan dengan tertib.
Efek dari Skema Pembatasan Tahun Kendaraan
Jika pemerintah meneruskan opsi untuk pembatasan pembelian bagi mobil keluaran tahun 2005 maka akan bisa dipastikan bahwa akan terjadi hal-hal yang sangat riskan terjadi di masyrakat, misalkan gesekan antara petugas pom dan pemilik mobil, banyak terjadi percaloan baru, banyak warga yang akan tidak jujur, menimbulkan gejolak harga barang naik, banyak pengusaha transportasi yang merugi. Gesekan petugas pom bensin dan pemilik mobil dilandasi dari keinginan sebagian besar pemilik mobil yang tetap ingin beli bahan bakar premium, belum lagi jika terjadi petugas pom bensi memainkan peran untuk bisa menjadi perantara bagi mobil keluaran tahun 2005 keatas untuk bisa beli premium mengingat karena gaji para petugas pom yang mungkin kurang layak. Percaloan baru akan timbul jika masyarakat kita memanfaatkan keadaaan ini dengan menyuruh pengguna sepeda motor untuk membeli premium kemudian bisa di alihkan kepada mobil, hal ini didasari bahwa setiap kejadian di negara ini bisa dimanfaatkan menghasilkan uang, kejadian parkir berlangganan yang seharusnya bisa membuat nyaman pemilik mobil harus berakhir dengan bersitegang dengan parkir2 liar yang tetap menarik uang parkir (terjadi pada daerah yg menerapkan pakir berlangganan), kejadian lumpur lapindo porong yang diluar dugaan menimbulkan calo transportasi yang kadang juga bisa menimbulkan kejahatan baru. Hal –hal ini akan membuat masyarakat kita akan sulit jujur karena memang keadaannya yang demikian, karena yang tidak jujur itulah yang akan bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan biaya rendah. Belum lagi imbas ini akan dirasakan bagi pengusaha transportasi rental karena mempunyai mobil keluaran diatas 2005 maka harus mengeluarkan operasional BBM yang tinggi sehingga terjadilah kerugian menimbulkan pemecatan tenaga kerja, timbullah pengangguran.
Seharusnya pemerintah mulai mendalami skema dengan menelaah dari tujuan yang ingin dicapai kalo untuk membatasi peredaran mobil bisa diterapkan pajak tinggi pada daerah tertentu. Atau uang subsidi untuk BBM tidak usah ditambah artinya pemerintah kuat nya berapa untuk bisa men subsidi bahan bakar transportasi selanjutnya serah kan kepada mekanisme pasar khususnya untuk kota-kota besar. Karena pemakaian konsumsi BBM bisa dilihat per wilayah sehingga bisa dipetakan untuk pembatasannya dan penghitungan subsidi sehingga daerah yang minus bisa tetap menikmati subsidi yang layak. Semua itu untuk menghindari gejolak di masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar